Pedoman, Prosedur dan Aturan Kerja (BAB 2)

Pedoman kerja

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai salah satu organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Juga untuk memastikan

pengelolaan Perseroan dijalankan sesuai dengan visi misi, anggaran dasar, dan peraturan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berhak untuk meminta segala keterangan yang diperlukan dari Direksi. Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota Direksi yang melanggar anggaran dasar Perseroan, ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perseroan dan Direksi secara independen tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak lain yang dapat mengganggu objektivitas dan kemandirian kinerja Dewan Komisaris.

Direksi

Direksi bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan strategi bisnis sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui keputusan RUPS. Masing-masing anggota Direksi memiliki kedudukan yang setara termasuk Direktur Utama. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Sumber : http://www.sieradproduce.com/ID/tentangsierad/manajemen/Pages/PedomanKerja.aspx

Prosedur kerja

tahapan dalam tata kerja tentang bagaimana mengelola sebuah pekerjaan, yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa, dan bagaiman pekerjaan harus diselesaikan

Tata kerja  

adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan efisien

Sistem kerja

adalah satu kesatuan antara tata kerja dan prosedur kerja sehingga membentuk suatu pola yang dapat dengan tepat menyelesaikan sebuah pekerjaan

Sumber : https://radityakurnianto.wordpress.com/college-assignments/2nd-semester/pengertian-tata-kerja-prosedur-kerja-dan-sistem-kerja/

 

Aturan Kerja

Manajemen perusahaan memiliki hak untuk berharap agar karyawannya mematuhi standar kode etik yang sewajarnya. Karyawan yang bertindak tidak sesuai atau di luar kewajaran dapat merusak bisnis. Sangat berisiko apabila manajemen beranggapan bahwa setiap karyawan sudah memiliki pandangan yang sama dengannya. Untuk itu, salah satu cara yang terbaik untuk memperjelas tentang apa yang diharapkan oleh manajemen terhadap karyawan-karyawannya adalah dengan membut aturan kerja yang umum.

Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal-hal umum mengenai perilaku didalam bekerja. Aturan kerja berlaku bagi semua pegawai dan seluruh unsur yang terlibat dalam perusahaan, pimpinan perusahaan, atasan langsung dari pegawai dan pegawai atau staf secara keseluruhan. Berikut ini adalah contoh aturan kerja dalam perusahaan dan disesuaikan dengan peraturan dari departemen tenaga kerja dan transmigrasi.

1)      Waktu dan Kehadiran Kerja

  1. Penetapan waktu kerja didasarkan kepaada kebutuhan perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
  2. Waktu kerja di perusahaan adalah 6 (enam) hari dalam satu minggu.
  3. Jam kerja di perusahaan adalah 7 (tujuh) jm sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu.
  4. Waktu dan jam kerja diperusahaan diatur sebagai berikut:

1)      Nonoperasional

Hari Senin s/d Jumat:        jam      08.00 – 12.00

12.00 – 13.00 istirahat

Hari Sabtu                         jam      08.00 – 13.00

2)      Operasional

Hari dan jam kerja pegawai operasional diatur sesuai dengan kebutuhan operasi perusahaan dengan bekerja dalam shift (pagi, siang, malam) berdasarkan jadwal kerja yang telah ditetapkan atasannya.

 

 

  1. Jam istirahat tidak diperhitungkan sebagai jam kerja.
  2. Pekerjaan yang dilakukan lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu dihitung sebagai kerja lembur.
  3. Setiap perubahan jam kerja oleh perusahaan diberitahukan sebelumnya kepada pegawai dengan tenggang waktu yang layak.
  4. Bagi pegawai yang melakukan tugas tertentu untuk kepentingan perusahaan berlaku jam kerja tersendiri sesuai dengan sifat pekerjaan.
  5. Setiap pegawai wajib hadir dan mulai bekerja pada waktu hadir yang ditetapkan oleh perusahaan.
  6. Pegawai mencatatkan sendiri kehadirannya pada waktu hadir yang disediakan perusahaan setiap masuk ke danpulang daari tempat kerja. Pegawai yang menyuruh orang lain mencatatkan waktu hadirnya dianggap melakukan pelanggaran tata tertib.
  7. Keterlambatan masuk kerja atau meninggalkan tempat kerja sebelum jam kerja berakhir dan ketidakhadiran sehari penuh dianggap sebagai pelanggaran tata tertib kecuali dengan ijin tertulis atasan langsung dengan alasan-alasan yang dapat diterima.
  8. Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit atau karena alasan lain yang dapat diterima perusahaan, wajib memberitahukan kepada atasannya selambat-lambatnya pada saat yang masuk kerja. Apabila ketidakhadiran karena:

1)      Sakit lebih dari 2 (dua) hari diwajibkan memberikan surat keterangan dokter sesegera mungkin atau setelah masuk kerja kembali.

2)      Hal-hal lainnya, pegawai diwajibkan membuat pemberitahuan tertulis.

  1. Pada waktu kerja pegawai diwajibkan memakai Kartu Tanda Pengenal Pegawai (ID Card) selama dalam lingkungan Perusahaan atau Papan Nama (Name Tag) yang ditempatkan sebelah kiri atas dari kemeja atau blouse untuk wanita. Setiap pegawai yang akan meninggalkan kantor atau tempat kerja atau tidak masuk kerja harus memperoleh izin dari bagian personalia sert mengisi formulir izin.

2)      Pakaian Seragam

  1. Pegawai tertentu yang tugasnya demi keseragaman diharuskan memakai pakaian kerja.
  2. Pakaian kerja disediakan Perusahaan untuk periode kerja tertentu sesuai dengan standar kualitas perlengkapan kerja yang berlaku, dan diatur dalam peraturan tersendiri.
  3. Setiap pegawai yang mendapatkan pakaian kerja/seragam diwajibkan mengenakannya selama waktu kerja.
  4. Pada waktu kerja pegawai diwajibkan mengenakan pakaian kerja yang rapi dan sopan.

3)      Keselamatan dan Kesehatan Kerja

  1. Setiap pegawai diwajibkan ikut menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja maupun dilingkungan kerjanya.
  2. Apabila pegawai menemui hal-hal yang dapat membahayakan terhadap keselamatan pegawai dan perusahaan agar segera melaporkan kepada pimpina atau atasan.
  3. Setiap pegawai wajib mempergunakan alat-alat keselamatan kerja dan juga mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan perlindungan kerja yang berlaku.
  4. Setiap pegawai dilarang membawa, memindahkan dan meminjam kan alat/perlengkapan milik perusahaan tanpa izin yang berwenang.

4)      Kewajiban Pokok Pegawai

  1. Setiap pegawai wajib melaksanakan peritah/petunjuk dari atsan dengan penuh tanggung jawab.
  2. Menaati tata tertib/peraturan perusahaan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  3. Memberikan keterangan/laporan yang sebenarnya mengenai pekerjaan kepada Perusahaan dalam hubungan dengan tugasnya.
  4. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan semua keterangan yang didapat dalam pelaksanaan pekerjaanya.
  5. Memelihara dan menjaga barang-barang milik perusahaan yang digunakan atau dipercayakan kepadanya.
  6. Mengemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi perusahaan kepada atasannya ataupun melalui saluran yang ditetapkan untuk itu.

Sumber : http://pou-pout.blogspot.co.id/2013/07/pedoman-prosedur-dan-aturan-kerja_6.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

www.000webhost.com